Mobnas Lurah Dibatalkan

  BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu akhirnya membatalkan pengadaan mobil dinas (mobnas) untuk 67 lurah se Kota Bengkulu.

Sebelumnya pemkot mewacanakan pembelian mobnas lurah senilai Rp 6 miliar yang dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu 2016 ini.

Hanya saja Kepala Bagian Humas Setda Kota Bengkulu, Dr Salahuddin Yahya berkilah, pembatalan itu bukan dikarenakan penolakan dari mahasiswa dan masyarakat, melainkan atas kemauan pemkot sendiri dengan mempertimbangkan masih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur.

Mantan Ketua KPU Kota Bengkulu itu bahkan mengaku, pembatalan pengadan mobnas lurah itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

\"Jangankan mobil dinas lurah, mobil dinas kepala dinas saja yang tadinya sudah dianggarakan karena kondisinya sudah layak diganti pun kena rasionalisasi atau dibatalkan,\" ujar Salahuddin saat ditemui BE di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, dibatalkannya pengadaan sejumlah mobil dinas itu dikarenakan Walikota Bengkulu melakukan rasionalisasi anggaran belum lama ini. Dari rasionalisasi itu, setidaknya pemkot berhasil menyisihkan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran itu semuaya akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur.

Namun, dalam rasionalisasi ini tidak berlaku untuk mobil dinas 9 kepala kecamatan senilai Rp 1,9 miliar. Karena berdasarkan pertimbangan, kendaraan yang digunakan camat saat ini belum pernah diganti sejak masa kepemimpinan Walikota Bengkulu Chalik Effendie 2002 – 2007 silam.

\"Jadi keberpihakan postur anggaran pemerintah kota terhadap kepentingan publik melampaui dari aspirasi yang disampaikan mahasiswa itu,\" bebernya.

Dijelaskan Salahuddin, jika pengadaan mobnas lurah tersebut jadi direalisasikan, pemerintah kota berencana untuk tidak membeli mobil jenis pribadi, melainkan mobil yang berbasis multifungsi seperti pikap.

Tujuannya, selain untuk dipakai oleh lurah, juga untuk digunakan oleh warga yang membutuhkan bantuan kendaraan pikap, seperti gotong royong, mengangkut sapi kurban, mengangkut bantuan-bantuan sosial dan lainnya. (805)

Sumber: